Demokrasi Amerika, Demokrasi Liberal Bergaya “Cowboy”

Amerika selama ini dikenal dunia sebagai negara empunya demokrasi, bahkan sering disebut sebagai negara paling hebat demokrasinya. Demokrasi menjadi satu dari dua asas ideologi Amerika Serikat. Dasar lainnya adalah ekonomi liberal yang tercermin dalam bentuk kapitalisme. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara demokrasi langsung atau melalui demokrasi perwakilan. Arti umum demokrasi adalah rakyat memiliki kekuasaan, hak dan turut dalam mengambil keputusan serta mempunyai otoritas untuk mengawasi pelaksanaannya. Namun kiprahnya di dunia Internasional ternyata tidak mencerminkan jiwa sejati sebagai negara demokrasi. Banyak standard ganda  dalam berdemokrasi digunakan sehingga Demokrasi Amerika bisa disebut demokrasi liberal ala Cowboy. Demokrasi bergaya Cowboy dengan slogan demokrasi sejati tetapi bergaya kapitalis imperialisme.

Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusionaladalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat banyak dipraktekkan di Amerika Serikat, Britania Raya dan Kanada.

Promosi Demokrasi

Alasan penting di balik seluruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang intervensionis, adalah untuk mempromosikan demokrasi. Atas nama demokrasi, pemerintahan negeri Paman Sam, merasa berhak melakukan intervensi politik ke negara lain yang dipandang mengabaikan atau menciderai nilai-nilai dasar demokrasi. Penggulingan presiden Salvador Allende di Chile, Sandinista di Nikaragua, Soekarno di Indonesia, Jean Beltrand Aristide di Haiti, atau Saddam Husain di Irak, adalah sederet contoh kecil dari dampak kebijakan “Promosi Demokrasi.”

William I. Robinson, sosiolog dari Universitas California, Santa Barbara, ketika diwawancarai Jonah Gindin, mengenai intervensi pemerintah AS terhadap proses politik di Venezuela, menyatakan, demokrasi yang dipromosikan AS, bukanlah demokrasi, melainkan imperialisme. “Promosi Demokrasi” di mata Robinson, bertujuan untuk mengontrol, membatasi, dan menundukkan meluasnya gerakan demokrasi rakyat, kekuatan sosial atau politik yang bermaksud menantang kuasa neoliberal, apalagi hingga mengubah tatanan yang sudah mapan.

William R. Nylen dalam bukunya “Participatory Democracy versus Elitist Democracy: Lessons from Brazil” (2003), menyatakan, demokrasi AS telah menyimpang dari pengertian demokrasi sebagai kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi Amerika telah menjadi kendaraan bagi elite untuk mengamankan dan meluaskan kepentingannya, sembari mengasingkan kepentingan mayoritas rakyat Amerika. Untuk menjelaskan simpulannya ini, Nylen meminjam Norberto Bobbio, seorang ilmuwan politik asal Italia, yang menyatakan demokrasi adalah sebuah proses ‘menjadi,’ senantiasa bertransformasi, dan menjadikannya sesuatu yang alamiah. “Democracy is dynamic, despotism is static and always essentially the same,” tulis Bobbio. Dinamis karena demokrasi pertama-tama dan terutama, adalah “a conflictual process of inclussionary adaptation both reflecting and spurring on changes in the overall balance of social and political power.” Sebaliknya, demikian Nylen, demokrasi AS kini telah menjadi stagnan dan dalam proses pembusukan, karena apa yang disebut proses inclussionary adaptation itu secara esensial telah berhenti dan bertransformasi menjadi mechanism of exclusion. Berhentinya proses inclussionary adaptation ini disebabkan oleh dua hal: pertama, demokrasi AS yang bertumpu pada pilar utamanya: demokrasi perwakilan (representative democracy) dan perdagangan bebas kapitalisme (free enterprise capitalism), telah menjadi ajang koalisi dan bagi-bagi kekuasaan (sharing of power) di antara para politisi dan pengusaha. Dalam keadaan sedemikian, proses pemilu tak ubahnya seperti tingkah korporasi yang mengiklankan produk-produk mereka.

Menguatnya kekuasaan oligarki ini, terutama semenjak suksesnya para pentolan partai Republik pada dekade 1980an dalam menghancurkan peran negara sebagai lembaga yang berhak mengoreksi kegagalan pasar. Tak ada lagi kekuatan di luarnya yang sanggup mencegah kuasa oligarki ini. Tidak pula partai Demokrat, yang secara tradisional dianggap lebih berpihak pada kelompok miskin. Menurut Nylen, partai ini juga tak bisa menghindarkan dirinya dari ketergantungan pada bisnis besar. Kata Nylen, “Democrats have responded with a strategy perhaps best charaterized as ‘If you can’t beat ‘em join ‘em.”

Bersama-sama dengan partai Republik, para pentolan partai Demokrat ini juga telah bersekutu dengan kalangan korporat membentuk oligarki. Melalui penguasaannya atas sumberdaya-sumberdaya politik, ekonomi, dan media massa, kelompok ini telah memanfaatkan dan menjadikan demokrasi sebagai kendaraan untuk melayani kepentingan-kepentingan sempitnya.

Standar ganda Amerika Di timur Tengah

Amerika selalu mengklaim sebagai penegak demokrasi di dunia. Berbagai perang yang digelar George W Bush, Mantan Presiden AS pasca peristiwa 11 September 2001 adalah dalih untuk memperluas kebebasan dan demokrasi serta memerangi terorisme. Pandangan realistis terhadap masyarakat Amerika dan kebijakan pemerintah negara ini pada tahun-tahun terakhir, menguak kenyataan bahwa prinsip-prinsip baku demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Amerika tidak dijunjung tinggi, bahkan AS dengan slogan demokrasi berupaya meraih keuntungan untuk memenuhi tujuan politik dan ekonominya di seluruh penjuru dunia.

Amerika selalu menggunakan istilah demokrasi untuk memperluas dominasi dan agresinya ke negara-negara lain. Slogan negara ini menggelar pasukan ke Timur Tengah adalah memperluas demokrasi dan menumpas merebaknya terorisme. Padahal serangan AS ke Timteng bertujuan mengawasi politik Islam yang dijalankan Republik Islam Iran dan memantau umat Islam dari dekat, karena mereka menganggapnya sebagai teroris.

Kebijakan Amerika terkait demokrasi tidak konsisten dan dapat dikritisi. Slogan-slogan manipulasi publik seperti penegakan demokrasi yang diklaim para politisi negara ini telah gagal. Kenyataannya adalah demokrasi yang sesungguhnya tidak pernah ada dalam pandangan Amerika. Menurut pengakuan berbagai lembaga dan kelompok politik Amerika, pelanggaran terhadap demokrasi di negara pengklaim penegak demokrasi ini tidak sedikit.

Mayoritas sekutu Amerika di dunia membentuk pemerintahan tidak berlandaskan demokrasi. Meski sisi-sisi demokrasi tampak jelas diterapkan di negara-negara anti-Amerika, tetapi Gedung Putih tetap memusuhi negara-negara itu diakibatkan penentangannya terhadap kepentingan-kepentingan Amerika, bahkan Washington menuduh negara-negara penentangnya telah melanggar demokrasi.

Demokrasi yang ingin diterapkan Amerika adalah demokrasi yang sesuai dengan kebijakan yang menguntungkannya. Dengan kata lain, agresi, perang, pembunuhan dan menyulut perang saudara di negara lain adalah alat politik demi mencapai kepentingan Washington serta membantu kepentingan strategis sekutu dekatnya, rezim Zionis Israel.

Untuk merealisasikan demokrasi yang sesuai dengan pandangan Amerika, Washington menempuh beberapa jalan, di antaranya, secara langsung memilih opsi militer seperti invasi ke Irak dan Afghanistan atau melalui perantara rezim Zionis Israel seperti agresi rezim ini ke Lebanon, atau bahkan menggunakan berbagai kelompok ekstrim seperti kelompok Salafi yang kita saksikan di Suriah saat ini.

Demokrasi versi Amerika telah berulang kali melanggar prinsip dan menifestasi demokrasi yang diklaim di negara ini. Pelanggaran itu tampak di berbagai sisi, seperti tidak adanya partisipasi luas dalam politik, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, kontrol media secara halus, proses pemilu yang tidak efektif dan penuh kecurangan, diskriminasi etnis dan ras, sikap brutal pasukan keamanan AS, khususnya polisi dan lain sebagainya.

Kritik Terhadap Denokrasi Liberal

Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat. Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil.

Kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang.  Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati. Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu.

Terdapat beberapa hal yang harus dikritisi terhadap demokrasi liberal. Demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial, Prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.

Media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat. Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar , maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta. Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.

Supported By

KORAN DEMOKRASI INDONESIA Yudhasmara Publisher Media Informasi dan Edukasi Demokrasi, Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia Aspirasi Rakyat Sipil Merdeka. Warnailah Indonesia dengan Demokrasi sejati, Politik sehat dan Hukum berpihak bagi semua. Berdemokrasilah dengan Cerdas, Jujur dan Beretika

Editor in chief : dr Widodo Judarwanto SpAAlamat: Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com http://demokrasiindonesia.wordpress.com/

Koran Demokrasi Indonesia. Information Education Network

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Demokrasi dan tag , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s