Kontroversi Tentang Undang-undang Penistaan Agama

KONTROVERSI TENTANG UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA :

 

Uji Materi MK Tentang undang-Undang Penistaan Agama

Keinginan Uji Materi (Judicial Review) Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 — membahas tentang penistaan dan penodaan agama — memang mengundang pro dan kontra. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, tujuh lembaga swadaya masyarakat dan empat tokoh nasional meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan larangan penafsiran agama-agama yang dianut di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketentuan tersebut dinilai melanggar kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.
Ketujuh LSM itu adalah Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Mereka didukung oleh Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Musdah Mulia, Dawam Raharjo, dan KH Maman Imanul Haq. Mereka mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 1 UU tersebut yang berbunyi, ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatannya”. Selain itu, pemohon juga mempersoalkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, serta Pasal 4a yang mengatur ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 1. Disebutkan, pelanggaran pidana diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun.

Melanggar kebebasan
Kuasa hukum pemohon, Choirul Anam, menjelaskan, ketentuan tersebut jelas-jelas melanggar kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang dijamin konstitusi. Pasal 1 UU itu menyebutkan secara jelas agama yang dimaksud adalah agama yang dianut di Indonesia. Pada bagian penjelasan Pasal 1 disebutkan, agama yang dianut ada enam (Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu). Ditambah lagi lima, di antaranya Sinto, Yahudi, dan Taoism, sehingga total berjumlah 11.
”Kami menilai, pembatasan ini melanggar kebebasan dan diskriminatif,” ujar Choirul. Ia juga mempersoalkan pembatasan tafsir yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1. Menurut dia, tafsir agama seharusnya tidak boleh dibatasi. Tafsir agama seharusnya dikembalikan kepada komunitas pemeluk agama yang bersangkutan. Apabila tafsir dikembalikan kepada komunitasnya, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan yang besar.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Arsyad Sanusi meminta para pemohon memerhatikan betul permohonan mereka. ”Ini masalah hak asasi manusia, lebih-lebih ini masalah keyakinan,” kata Arsyad. Menurut dia, esensi Pasal 1 UU tersebut sebenarnya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang.

SIDANG GUGATAN MAHKAMAH KOSNTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Kamis (4/2). Agenda sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Uji materi undang-undang penistaan agama ini diajukan oleh sejumlah LSM dan tokoh. Mereka adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, PLBHI, Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, M Dawam Rahardjo dan Maman Imanul Haq. Undang-undang ini dinilai tidak memberikan kekebasan kepada warga untuk meyakini keyakinan agama yang dipeluk. Sebaliknya, undang-undang ini justru dipakai untuk menjerat para pelaku tindakan penistaan terhadap agama, khususnya Agama Islam.

Bagi kalangan yang kontra, apabila MK mengabulkan permohonan ini, akan terjadi anarki. Pendapat ini, antara lain, disuarakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Bagja. Menurut Bagja, di satu sisi, orang bisa berbuat sesukanya membuat agama sesuai selera. Di sisi lain, masyarakat yang tak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.

Menteri Agama minta Gugatan ditolak
Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU No 5/1965 tentang penodaan/penistaan agama. Jika UU ini dihapus maka seseorang dapat menistakan agama tanpa bisa dipidana. “Jika UU ini dihapus maka di kemudian hari seseorang boleh melakukan penodaan agama dan tidak dipidana. Ini bisa menimbulkan main hakim sendiri dan aparat hukum tidak punya pijakan untuk menindak pelanggaran,” kata Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2010). Suryadharma menyatakan UU itu dibuat dalam kondisi normal, bukan dalam keadaan darurat. Sehingga UU itu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada. “Produk hukum itu tidak dibuat dengan semena-mena dan serampangan. Sehingga UU itu memperhatikan kebutuhan masyarakat baik saat itu maupun ke depan,” katanya.

Suryadharma juga mempertanyakan kedudukan hukum pemohon. Karena berdasarkan penelusuran pemerintah, identitas pemohon telah memeluk agama. Selain itu para pemohon juga tidak dalam posisi terganggu dalam menjalankan keyakinanya. “Jadi kami minta pemohon membuktikan hak konstitusionalnya terganggu,” katanya. Pernyataan Suryadharma itu disambut takbir oleh anggota FPI yang memenuhi balkon ruangan sidang MK. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD sempat menegur para preserta sidang agar tetap tenang. “Anda tidak boleh berteriak-teriak dalam ruangan. Kalau masih berteriak-teriak silakan di luar,” katanya.Suryadharma meminta majelis hakim menolak seluruh isi permohonan. Hal ini disebabkan para pemohon tidak memiliki legal standing. “Memohon pada majelis hakim memutuskan bahwa para pemohon tidak punya legal standing dan menolak seluruh isi permohonan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima,” katanya.

Identitas pemohon telah memeluk agama. Selain itu para pemohon juga tidak dalam posisi terganggu dalam menjalankan keyakinanya. “Jadi kami minta pemohon membuktikan hak konstitusionalnya terganggu,” katanya. Pernyataan Suryadharma itu disambut takbir oleh anggota FPI yang memenuhi balkon ruangan sidang MK. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD sempat menegur para preserta sidang agar tetap tenang. “Anda tidak boleh berteriak-teriak dalam ruangan. Kalau masih berteriak-teriak silakan di luar,” katanya.

Suryadharma meminta majelis hakim menolak seluruh isi permohonan. Hal ini disebabkan para pemohon tidak memiliki legal standing.”Memohon pada majelis hakim memutuskan bahwa para pemohon tidak punya legal standing dan menolak seluruh isi permohonan atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima,” katanya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa keberadaan peraturan perundangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan.”Karena itu, kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu,” kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi usai membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Minggu. Peraturan perundangan tentang penistaan agama sebelumnya berbentuk Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 5/1969.

Menurut Hasyim, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarki. Di satu sisi orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera, di sisi lain masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman.”Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem,” katanya. Hasyim menegaskan, permintaan agar UU itu dicabut atas nama demokrasi sangat tidak tepat. Penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. “Jadi harus dibedakan antara demokrasi dengan agresi moral,” kata penyandang gelar doktor honoris causa bidang peradaban Islam tersebut.

Dikatakannya, UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang. Soal tuntutan agar tidak ada pembatasan mengenai jumlah agama yang diakui, menurut Hasyim justru hal itu yang menjadi pintu masuk bagi penodaan terhadap agama yang telah jelas eksistensinya. “Kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang berikutnya tetap menganggap tidak adil,” katanya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menolak judicial review peraturan perundangan mengenai penyalahgunaan dan atau penodaan agama oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Din melanjutkan, jika Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5 tahun 1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia. “Saya ingin berpandangan atas nama Muhammadiyah bahwa amandemen terhadap ketentuan perundangan tersebut sangat berbahaya,” jelasnya usai Seminar Nasional Satu Abad Pendidikan Muhammadiyah: Format dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Ke Depan di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Dia menambahkan, tidak dapat dibayangkan kalau perubahan itu disetujui maka penodaan dan penistaan terhadap agama baik secara tidak disengaja seperti merusak pemahaman, keyakinan, ajaran dan akidah agama, atapun yang dilakukan secara sengaja seperti rekayasa sosial dan politik akan berkembang pesat. “Akan menimbulkan social disorder,” tambahnya. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, dalam negara demokrasi harus ada kebebasan beragama namun itu perlu dipertegas dalam ketentuan hukum yang melindungi dari penodaan agama. Din yakin, penolakan ini akan mendapatkan dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama manapun tidak ingin agama yang cuci dinodai. Dan dalam hal ini, perlu keterlibatan negara untuk mengaturnya.

Pengabulan terhadap uji materi UU nomor 1/ PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bakal menimbulkan konflik horizontal. “Permohonan ini akan menimbulkan kerentanan kehidupan umat beragama, yang sudah harmonis,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Dia tidak bisa membayangkan jika permohonan tersebut dikabulkan lalu satu agama dimasuki oleh prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan ajarannya. Padahal permasalahan prinsip dalam satu agama itu tidak dapat ditawar. Hal ini yang kemudian akan menimbulkan kekacauan. Bahkan sangat besar kemungkinan muncul tindakan main hakim sendiri. “Sangat patut dan beralasan jika permohonan yang menuntut kebebasan itu diabaikan dan ditolak,” kata Patrialis. Selama ini, menurut Patrialis, Undang Undang tentang penodaan agama itu jusru telah mencipatkan sebuah kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Dalam UU itu juga diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap agama yang lain. Kesamaan di mata hukum justru sangat diperhatikan di sini. Oleh UU itu, setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk melaksanakan kegiatan beragama. Di depan majelis hakim, Patrialis bersuara keras, meminta pemohon utnuk membaca kembali segala peraturan perundangan yang terkait. Karena pemahaman yang sepotong-potong justru akan menimbulkan distorsi yang bisa menimbulkan bahaya pada negara ini. ” Tolong dibaca dengan benar,” ujarnya yang kemudian disambut oleh seruan interupsi oleh pemohon. Namun, kemudian dicegah oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Di dalam sidang tersebut tidak diperkenankan adanya interupsi. Lebih lanjut Patrialis menjelaskan bahwa selama ini pemohon selalu berbicara tentang kebebasan HAM. Tapi pemohon tidak mengerti bahwa HAM di Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain yang sifatnya sangat universal. HAM di negara ini harus ada pembatasan sebagai upaya untuk menghormati hak-hak orang lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai munculnya gugatan uji materiil terhadap UU no 1 tahun 1965, tidak terlepas dari kelompok Ahmadiyah. ”Ini tidak terlepas dari perjuangan kelompok tertentu dalam kasus Ahmadiyah,” tegas Ketua MUI KH Amidhan, yang menjadi koordinator MUI sebagai pihak terkait dalam Sidang MK di Gedung MK Jakarta, Kamis (4/2). Di depan sidang, Amidhan menegaskan bahwa para pemohon menafsirkan agama secara mengada-ada. ”Pembatalan ataupun perubahan terhadap UU itu akan menimbulkan keguncangan-keguncangan,” tegas Amidhan.

Unjuk Rasa

Sidang uji materi UU nomor 5 tahun 1969 tentang penistaan agama di Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai unjuk rasa yang digelar oleh 100 orang dari Front Pembela Islam (FPI). FPI menolak UU itu diubah. Aksi digelar di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Massa membawa mobil pick up yang dilengkapi sound system untuk berorasi. Massa mengenakan baju putih membawa spanduk besar bertuliskan “Jangan biarkan MK diperalat untuk melegalkan aliran sesat dan melegitimasi aliran agama.” “UU ini sangat penting dan efektif untuk mencegah berbagai kelompok sesat dan menyimpang untuk dapat diseret ke muka hukum seperti Ahmadiyah, Ahmad Moshaddeq dan Lia Eden. Apa jadinya kalau UU ini dihapuskan,” kata koordinator aksi, Ustad Nardi.

Ratusan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi, hari ini. Mereka menolak pencabutan undang-undang penistaan agama. Massa mengawali aksi mereka dengan berjalan dari depan Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat hingga Gedung MK, sekira pukul 10.00 WIB. Dalam tuntutannya mereka meminta MK tidak mengabulkan pencabutan Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965. MK juga didesak untuk tidak mencabut UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Jika UU dicabut maka di negara ini tidak ada lagi peraturan yang melarang terjadinya penghinaan atau pelecahan terhadap agama. “UU ini dicabut maka akan lebih banyak lagi komunis yang ada di negeri ini,” kata Harif, koordinator lapangan aksi saat ditemui di lokasi, Selasa (2/2/2010). Demonstran membawa bendera dan spanduk bertuliskan “Hanya dengan Syariah dan Khilafah Islam Terjaga” serta “Hancurkan Ide-Ide AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan)”.

Melalui Tim Pembela Muslim (TPM) rencananya hari ini HTI juga akan mengajukan dokumen perlawanan kepada MK sebagai bentuk penolakan terhadap gugatan. Amerika melalui Menlunya mengeluarkan pernyataan menolak upaya negara-negara Islam untuk mengeluarkan UU yang melarang penistaan terhadap agama. Amerika beralasan, UU ini akan membatasi “kebebesan dalam berekspresi”.

Penolakan terhadap rencana penghapusan UU nomor 1 tahun 1965 juga datang dari Majelis Ulama Indonesia- MUI se Madura. Ketua MUI Kabupaten Sumenep Madura KH Safraji menuturkan, amandemen dan penghapusan terhadap undang-undang tersebut sangat berbahaya dan bisa memicu konflik yang lebih besar. Selain itu, kata pengasuh Pondok Pesantren Aqidah Usmuni ini, jika amandemen undang-undang tersebut nanti dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka penodaan dan penistaan terhadap agama baik secara tidak disengaja seperti merusak pemahaman, keyakinan, ajaran dan akidah agama, atapun yang dilakukan secara sengaja seperti rekayasa sosial dan politik akan berkembang pesat. ”Kita sengaja tolak tersebut karena memang rentang konflik dari berbagai aspek dan pengajuan uji materi itu syarat dengan nuansa pelemahan terhadap keberadaan agama”, ujarnya. Ditambahkan KH. Safraji, sebagai bentuk penolakan tersebut pihaknya akan berkirim surat secara resmi ke pemerintah pusat termasuk ke Mahkamah Konstitusi agar tidak menyetujui penghapusan undang-undang penistaan agama tersebut, bahkan untuk Madura penolakan tersebut tidak hanya dilakukan Oleh MUI tapi juga oleh seluruh ulama, kyai dan pesantren. ”Kita sudah mengadakan pertemuan dengan badan silaturrahmi pesantren se Madura- BASRA untuk menolak pencabutan undang-undang tersebut”, tegasnya.

Amerika Menolak Pelarangan Undang-Undang Penistaan Agama

Pemerintah Amerika melalui Menlunya mengeluarkan pernyataan menolak upaya negara-negara Islam untuk mengeluarkan UU yang melarang penistaan terhadap agama. Amerika beralasan, UU ini akan membatasi “kebebesan dalam berekspresi”. Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton dalam memberikan laporan tahunannya tentang kebebasan beragama di dunia berpendapat, menurutnya kebebasan agama dan kebebasan berekspresi menjadi satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus. Namun demikian Hillary menentang upaya yang dilakukan OKI saat ini, ia kemudian mengatakan, “Sebagian orang berpendapat, solusi untuk menjaga kebebasan beragama yaitu dengan dikeluarkan UU yang mengurusi larangan penistaan terhadapa agama, tapi saya tidak sependapat dan menolak hal itu”. Dengan seenaknya Hillary mencari pembenaran dan mengatakan, “Dalam hal beragama, setiap orang yang memeluk agama memiliki interpretasi masing-masing dalam menilai setiap agama yang ada, dan perbedaan ini harus disikapi dengan penuh toleransi, tidak justru dengan pelarangan berekspresi.” Dirinya pun menjelaskan, bahwa Amerika saat ini tengah dihadapakan dengan kasus pendiskriminasian serta penindasan di tengah masyarakat. Berangkat dari kasus itu Hillary menilai, bahwa kebebasan setiap individu dalam menjalani ajaran agamanya haruslah tidak berdampak terhadap apa yang disebut dengan mengganggu kebebasan orang lain, “Terutama kebebasan dalam berekspresi,” jelas Hillary.

Pernyataan ini sebagai jawaban Menlu AS itu terhadap upaya OKI yang beranggotakan 56 negara dan terus melakukan upaya serius untuk mendapatkan persetujuan mengeluarkan UU Larangan Penistaan Agama dari Mahkamah HAM. Karena Mahkamah ini merupakan badan internasional yang membidangi urusan kemanusiaan dan menghukumi mereka yang melakukan pelecehan terhadap agama. Dikeluarkannya UU Larangan Penistaan Agama saat ini semakin urgen, guna mengantisipasi meningkatnya serangan terhadap Islam, diantara kasusnya yang menjadi sorotan hingga saat ini adalah karikatur nabi, yang telah banyak tersebar di sejumlah surat kabar.

Resolusi PBB, Penistaan Agama Pelanggaran HAM


Resolusi itu ditentang 11 negara Barat. Sedangkan, 13 negara lainnya memilih abstain. Anggota Dewan HAM terdiri atas 47 negara. Negara-negara Islam menyatakan perlunya resolusi tersebut guna membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap agama. Di sisi lain, negara-negara Barat dan kelompok kebebasan berekspresi menentang resolusi itu. Mereka menilai resolusi ini akan menjadi alat pembenaran untuk membungkam kebebasan berpendapat di negara-negara Muslim. Mereka juga menyatakan resolusi ini akan memperluas konsep HAM untuk melindungi komunitas keyakinan beragama dibandingkan individu.

Resolusi itu menyebutkan bahwa minoritas Muslim menghadapi tindakan intoleransi, diskriminasi, dan aksi kekerasan sejak peristiwa 11 September 2001 di AS. Termasuk di dalamnya, keberadaan undang-undang dan prosedur administratif yang melahirkan stigma terhadap penganut agama Islam. ”Penistaan agama merupakan sebuah serangan serius terhadap martabat kemanusiaan yang melahirkan keterbatasan bagi para penganutnya dan mendorong kekerasan agama. Islam sering kali dan salah diasosiasikan dengan kekerasan HAM dan terorisme,” demikian bunyi teks resolusi yang diloloskan Dewan HAM tersebut. Resolusi itu juga mendesak negara-negara anggota untuk menjamin tempat, situs, dan simbol-simbol agama terlindungi. Selain itu, resolusi itu juga menuntut negara-negara anggota untuk menegakkan hukum guna menghindari adanya kekebalan bagi mereka, yang melakukan aksi tidak toleran terhadap etnik dan agama minoritas.

Negara-negara anggota juga diminta untuk memajukan toleransi dan menghormati semua agama serta keyakinan. Dubes Pakistan untuk Dewan HAM, Zamir Akram, mengatakan, penistaan terhadap agama menjadi penyebab terjadinya kebencian, diskriminasi, dan kekerasan.  ”Bagi kami, resolusi ini sangat penting untuk mengatasi penyebab dari akibat-akibat yang ditimbulkannya,” ujarnya menegaskan. Ia mencontohkan kasus kartun yang melecehkan dan menistakan Nabi Muhammad sebagai kebebasan yang tak bisa diterima. Beberapa waktu lalu, media di Denmark menistakan dan menghina Rasulullah SAW melalui kartun. Tak lama setelah itu, anggota Parlemen Belanda, Geertz Wilders, juga menghina Islam lewat film Fitna.  Serangan dan hujatan terhadap agama Islam kian menjadi-jadi. Para pelakunya selalu berlindung di balik kebebasan dan HAM. Dengan lahirnya resolusi ini, pelaku penistaan agama dapat dijerat hukum. Resolusi itu ditentang oleh Kanada, negara-negara anggota Uni Eropa, Swiss, Ukraina, dan Cili.  India yang tak sepakat dengan resolusi lebih memilih bersikap abstain. Mereka memandang bahwa resolusi ini hanyalah demi memenuhi kepentingan negara Islam dan Afrika. ”Individu yang memiliki hak asasi, bukan agama,” ujar diplomat Kanada, Terry Cormier.

Jerman yang mewakili Uni Eropa menyatakan bahwa Islam fobia, Kristian fobia, anti-Semitisme, dan bentuk-bentuk diskriminasi agama lainnya memang harus ditangani dengan serius. Jerman menilai sangat problematik mengaitkan penistaan agama dengan konsep diskriminasi. ”Uni Eropa tak melihat bahwa konsep penistaan agama merupakan hal yang valid dalam wacana HAM,” demikian pernyataan Jerman. Sementara itu, Dubes India untuk Dewan HAM, Gopinathan Achamkulangare, menyatakan resolusi ini tak tepat, mengaitkan kristisme agama dengan rasisme. Ia menambahkan pula, resolusi itu terlalu sempit sebab hanya Islam yang disebutkan untuk dilindungi dalam resolusi itu

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2011, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Hukum, Sosial Budaya dan tag . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s