3 Masalah Hukum Penyebab Ketidakstabilan Politik Indonesia

3 Masalah Hukum Penyebab Ketidakstabilan Politik Indonesia

 
Dalam kehidupan politik saat ini terdapat 3 masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Masalah itu dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menekan pemerintah atau pihak lain. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini. Karena, setiap hari media masa dan pembicaraan masyarakat bukan didominasi semangat membangun bangsa tetapi justru saling menyalahkan dan memecah belah bangsa.

Hal ini diperkeruh oleh paparan media yang juga dipengaruhi oleh kekuatan politik besar negeri ini. Seringkali idealisme jurnalistik media masa atau media televisi digadaikan karena kepentingan pemodalnya dan partai politik tertentu. Sehingga hal ini membuat edukasi politik bangsa ini semakin menjemukan, penuh provokatif, saling menyalahkan dan sangat tidak berkualitas. Bagi masyarkat dengan intelektual tinggi dan berpendidikan mungkin beberapa opini menyesatkan media itu tidak masalah. Namun, bagi masyarakat yang berpendidikan rendah seperti sebagian besar masyarakat bangsa ini, akan menggirik pada opini dan pendidikan yang sangat tidak mendidik bangsa ini. Namun, pikiran positif yang terjadi adalah masyarakat akan semakin pintar untuk menerima informasi dengan tidak mudah tergiring dengan opini yang tidak berkualitas.

Kasus hukum tersebut sangat berpotensi
dijadikan barter politik yang kuat karena melibatkan 3 partai politik terbesar negeri ini seperi partai Demokrat, Golkar dan PDIP.

Tiga masalah hukum besar yang seringkali dijadikan senjata utama untuk barter huku dan barter politik adalah :

1. Kasus Bank Century yang melibatkan pemerintahan dan partai Demokrat

2. Kasus Gayus dan Mafia Hukum yang banyak tudingan melibatkan partai besar tertentu

3. Kasus suap pemilihan deputi Gubernur Miranda Gultom yang melibatkan PDIP

Bila masalah hukum itu melibatkan partai politik dan pemerintah maka akan akan dengan mudah masuk ke ranah politik. Hal inilah yang mebuat kasus tersebut tidak terselesaikan tetapi justru memperkeruh berbagai masalah di negeri ini.

Budaya politik yang tidak sehat inilah nantinya harus diperbaiki secara revolusioner. Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa. Padahal bangsa lain di sekitar kita di dominasi oleh topik kemajuan teknologi dan industri, tetapi Indonesia berdebat hal yang tidak berkualitas. Sayangnya budaya politik tampaknya dalam 5-10 tahun lagi sulit berubah bila sistem politik dan perilaku kesadaran pemain politik di Indonesia tidak berubah.

KORAN DEMOKRASI INDONESIA

Yudhasmara Publisher

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta Pusat

Phone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com 

http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/

 

 

 

 

Copyright © 2011, Koran Demokrasi Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Permasalahan Bangsa dan tag . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s